Leave a comment

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

I.PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sejak pelita 1 hingga krisis tahun 1997 memang telah memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Tingkat PN riil rata-rata per kapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hanya sekitar USS 50 pertengahan 1960 menjadi lebih dari USS 1000 pertengahan 1990-an, dan bahkan Indonesia disebut sebagai calon negara industri baru di Asia tenggara, satu tingkat dibawah NICs. Namun,dilihat dari sisi kualitasnya, ternyata proses pembangunan ekonomi selama otrde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar,baik dalam bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan ekonomi \pendapatan antar daearah \provinsi. Pembantu ekonomi yang tidak merata antar provinsi membuat sebagian masyarakat di banyak luar pulau jawa sepeerti aceh.irian jaya,dan Riau ingin melepasw diri dari indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa menangnya kelompok prokemerdekaan di timor timur lepas dari kekecewaan sebagian besar masyarakat.

 

II.ISI

 I.Pendapatan Regional Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambar-kan keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dapat dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari Tabel 13.1.1 terlihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku terus meningkat dari 19,137 trilyun rupiah pada tahun 2007 menjadi 21,635 trilyun rupiah pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 24,139 trilyun rupiah pada tahun 2009. Sumbangan terbesar dalam PDRB tahun 2009 berasal dari sektor pertanian yakni sekitar 39,62 persen (9,564 trilyun rupiah), sedangkan sumbangan terendah dari sektor listrik, gas, dan air bersih yakni hanya 0,40 persen (0,097  trilyun rupiah).

Bila diamati menurut kabupaten, PDRB harga berlaku terbesar adalah di Kota Kupang, yakni 4,03 trilyun rupiah pada tahun 2009, kemudian disusul Kabupaten Kupang sebesar 1,86 trilyun rupiah (lihat Tabel 13.1.2). Sedangkan kabupaten dengan PDRB harga berlaku terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai sebesar 0,26  trilyun rupiah.

Pada tahun 2009 rata-rata pendapatan per kapita penduduk NTT mencapai 4,89 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,47 juta rupiah. Pada tahun 2009 penduduk Kota Kupang tercatat paling besar pendapatan per kapitanya, yakni sekitar 11,59 juta rupiah per tahun. Sedangkan kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita terendah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan rata-rata pendapatan sekitar 2,89 juta rupiah per tahun.

Walaupun PDRB harga berlaku meningkat dengan cukup tinggi yakni sebesar 11,57 persen pada tahun 2009 (bandingkan angka total PDRB Tabel 13.1.1), namun pada harga konstannya (pertumbuhan ekonomi NTT) hanya tumbuh sebesar 4,24 persen (lihat Tabel 13.1.5 dan 13.1.9).

Dari tabel 13.1.4 tercatat bahwa rata-rata pendapatan per kapita harga berlaku meningkat 9,24 persen (dari 4 472 403  rupiah pada tahun 2008 menjadi 4 884 655 rupiah pada tahun 2009). Sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 hanya bertambah 2,06 persen (dari 2 362 096 rupiah pada tahun 2008 menjadi  2 410 263 rupiah pada tahun 2009). Namun demikian pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2007 pendapatan per kapita harga konstan sebesar 2 302 479 rupiah meningkat menjadi 2 362 096 pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 2 410 759 rupiah pada tahun 2009. Artinya produktivitas per kapita penduduk NTT melambat dari 2,59 persen pada tahun 2008 menjadi 2,06 persen pada tahun 2009.

Penggunaan PDRB

Komposisi dari penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu 2007-2009 relatif tidak mengalami perubahan. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 13.2.2 dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu tersebut adalah untuk memenuhi konsumsi rumahtangga.

Pada tahun 2007 pengeluaran untuk konsumsi rumah  tangga di NTT mencapai 72,05 persen dari seluruh PDRB, turun menjadi 71,07 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009, sedikit meningkat menjadi 71,34 persen.

Lebih dari seperlima total PDRB NTT setiap tahunnya digunakan untuk konsumsi pemerintah dengan kecenderungan meningkat. Proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi pemerintah pada tahun 2007 sebesar 20,23 persen, meningkat menjadi 21,24 persen pada tahun 2008, kemudian sedikit menurun menjadi 21,12 persen pada tahun 2009.

3.1.    Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Tingkat Nasional dan Regional.     

Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan menggunakan data ketersediaan Nasional ( NBM ) dan data konsumsi Nasional ( SUSENAS ). 

a.           Penilaian Pola Konsumsi Dengan Menggunakan Neraca  Bahan Makanan (N B M)  

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi produksi dan ketersediaan pangan secara lengkap namun sederhana, adalah menggunakan pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM disusun untuk memperoleh gambaran atau evaluasi penyediaan pangan mulai dari produksi, pengadaan (pangan masuk/impor, pangan keluar/ekspor, stock) dan penggunaan ( pakan ternak, bibit, industri) sehingga tersedia untuk dikonsumsi. 

Karena NBM merupakan gambaran penyediaan pangan secara utuh baik dari komoditas pangan, ternak, ikan dan  perkebunan serta menguraikan data pangan dari produksi, pengadaan dan penggunaan maka diperlukan dukungan data yang akurat dan up to date   dari instansi lintas sub sektor dan sektor diwilayah seperti perdagangan, perindustrian, Dolog, kesehatan, kantor statistik dan perhubungan serta dari sektor pertaniannya sendiri.  

Metode penyusunan NBM memper-hatikan kolom-kolom yang memuat berbagai informasi berupa data yang dicantumkan dalam 19 kolom yaitu (1) jenis bahan makanan; kolom produksi yang terdiri dari (2) masukan; (3) pengeluaran; (4) perubahan stock; (5) impor; (6) persediaan dalam negeri sebelum ekspor; (7) ekspor; (8) penyediaan dalam negeri; pemakaian dalam negeri : terdiri dari (9) pakan; (10) bibit; (11) diolah untuk makanan; (12) diolah untuk bukan makanan; (13) tercecer; dan (14) bahan makanan; ketersediaan per kapita terdiri dari; (15) dinyatakan dalam kilogram per tahun; (16) dinyatakan dalam gram per hari; (17) dinyatakan dalam energi, dengan satuan kilo kalori per kapita per hari; (18) dinyatakan dalam protein, dengan satuan gram per hari serta (19) dinyatakan dalam lemak, dengan satuan gram per kapita per hari.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan NBM yaitu (1) data penduduk; (2) faktor konversi dan estimasi; (3) faktor nutrisi dari bahan makanan. 

b.           Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Dengan Menggunakan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).  

Analisis konsumsi pangan wilayah diarahkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan pangan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan sosial ekonomi wilayah. 

Dalam menganalisis konsumsi pangan wilayah yang berbasis sumberdaya, perlu diperhatikan faktor pendukung utama yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu (1) ketersediaan; (2) kondisi sosial dan ekonomi; (3) letak geografis wilayah (desa – kota) serta (4) karakteristik rumah tangga. 

Ketersediaan pangan secara makro (tingkat wilayah) dan mikro (tingkat rumah tangga) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produksi pangan dan distribusi pangan pada daerah tersebut. Sedangkan pada tingkat mikro lebih dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga memproduksi pangan, daya beli, dan pemberian. Analisis ketersediaan pangan didekati dengan menganalisa data NBM dan data produksi pangan. 

Pola konsumsi pangan sangat ditentukan oleh faktor sosial ekonomi rumah tangga seperti tingkat pendapatan, harga pangan-non pangan, selera dan kebiasaan makan. Dalam analisis pola konsumsi, faktor sosial budaya didekati dengan menganalisa data golongan pendapatan rumah tangga. Sedangkan letak geografis didekati dengan lokasi desa-kota dari rumah tangga yang bersangkutan. 

Pola konsumsi pangan juga dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga yaitu jumlah anggota rumah tangga, struktur umur jenis kelamin, pendidikan dan lapangan pekerjaan. 

Dengan menggunakan data sekunder dari hasil Susenas dapat dianalisis beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan wilayah. 

Analisis konsumsi dengan menggunakan Susenas, antara lain dapat dilakukan melalui tabulasi dengan mengelompokkan data konsumsi pangan sebagai berikut : 

1.     Data konsumsi dan pengeluaran pangan dilakukan pengelompokkan menjadi 9 kelompok pangan yaitu (1) padi-padian (2) Umbi-umbian (3) Daging (4) Ikan (5) Telur dan Susu (6) Kacang-kacangan (7) Sayuran (8) Buah-buahan (9) Minyak dan Lemak (10) Makanan lainnya (bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, makanan berakohol, tembakau dan sirih).  

2.     Pendapatan rumah tangga yang didekati dengan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan non pangan dikelompokkan (1) di daerah pedesaan dan (2) di daerah perkotaan.  

3.     Pendapatan rumah tangga juga didekati dengan pengelompokkan tingkat pengeluaran berdasarkan golongan pengeluaran perkapita perbulan. 

4.     Dalam melakukan analisis, berbasis pada :  

–         Angka kecukupan energi rata-rata untuk Indonesia pada tingkat konsumsi sebesar 2200 Kkal/orang/hari dengan tingkat ketersediaan sebesar 2550 Kkal/orang/hari.  

–         Angka kecukupan protein rata-rata untuk penduduk  Indonesia sebesar 50 gram/orang/hari pada tingkat konsumsi dan 55 gram/orang/hari pada tingkat ketersediaan.  

–         Angka kecukupan konsumsi lemak minimum setara dengan 10 % dari total energi dan maksimum 25 % dari total energi, dengan konsumsi yang bersumber dari lemak rata-rata sebesar 20 %.  

c.            Perencanaan Pangan Dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)  

Pola Pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan (1) dalam bentuk komposisi energi (kalori) anekaragam pangan dan/atau (2) dalam bentuk komposisi berat (gram atau kg) anekaragam pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. 

PPH (desirable dietary pattern), diperkenalkan pertama kali oleh FAO-RAPA dalam pertemuan konsultasi FAO-RAPA di Bangkok pada tahun 1989. PPH disarankan untuk digunakan bagi setiap negara dikawasan Asia Pasifik yang dalam penerapannya perlu diadaptasi sesuai pola konsumsi pangan dan kebutuhan gizi setempat. 

PPH berguna (1) sebagai alat atau instrumen perencanaan konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan produksi pangan; (2) sebagai instrumen evaluasi tingkat pencapaian konsumsi pangan, penyediaan pangan dan produksi pangan, baik penyediaan dan konsumsi pangan;   (3) dapat pula digunakan sebagai basis pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) sebagai pedoman dalam merumuskan pesan-pesan gizi. 

Untuk menjadikan PPH sebagai instrumen dan pendekatan dalam perencanaan pangan di suatu wilayah atau daerah diperlukan kesepakatan tentang pola konsumsi energi dan konsumsi pangan anjuran dengan mempertimbangkan (1) pola konsumsi pangan penduduk saat ini; (2) kebutuhan gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi (asumsi : dengan makan anekaragam pangan, kebutuhan akan zat gizi lain akan terpenuhi); (3) mutu gizi makanan yang dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung protein hewani, sayur dan buah; (4) pertimbangan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan gizi; (5) kecenderungan permintaan (daya beli); (6) kemampuan penyediaan dalam konteks ekonomi dan wilayah. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Ketahanan Pangan, Deptan dan sektor dan sub-sektor terkait serta pakar pangan dan gizi pada tanggal 31 Oktober 2000 disepakati untuk menyempurnakan komposisi PPH untuk target perencanaan penyediaan konsumsi pangan untuk dikonsumsi penduduk pada tingkat nasional seperti disajikan pada Tabel 1. PPH 2020 maksudnya PPH yang akan dicapai secara nasional tahun 2020 yang perlu diterjemahkan pada perencanaan nasional dan daerah secara bertahap tahun demi tahun dan target demi target. 

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional  

 

No

 

Kelompok

Pangan

 

PPH

FAO

 

PPH

Nasional

2020

(%)

 

Kisaran

(%)

 

Konsumsi

Energi

(Kkal)

 

Konsumsi

Bahan

Pangan

(gram/kap/

hari

1 2 3 4 5 6 7
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Padi-padian

Umbi-umbian

Pangan Hewani

Kacang-kacangan

Sayur dan Buah

Biji Berminyak

Lemak dan Minyak

Gula

Lainnya

 

40.0

5.0

20.0

6.0

5.0

3.0

10.0

8.0

3.0

 

50.0

6.0

12.0

5.0

6.0

3.0

10.0

5.0

3.0

 

40-06

0-8

5-20

2-10

3-8

0-3

5-15

2-8

0-5

 

1100

132

264

110

132

66

220

110

66

 

300

100

150

35

250

10

25

30

   

Jumlah

 

100.0

 

100.0

 

100.0

 

2200

 

Masing-masing daerah (kabupaten/kota) perlu meng-adaptasi pola ini yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan masing-masing daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target pembangunan pangan nasional. Prinsip-prinsip ini diharapkan dijadikan benang merah (metode standar) dalam perencanaan penyediaan konsumsi pangan kabupaten dan kota. Artinya prinsip perhitungannnya disepakati untuk digunakan bersama, sedangkan komposisinya akan bervariasi antar daerah sesuai kemampuan dan permasalahannya. 

Patut dipahami bersama bahwa PPH merupakan komposisi atau pola pangan dalam bentuk persentase konsumsi energi yang dianjurkan (harapan) untuk hidup sehat, tanpa memandang apakah pangan tersebut berasal dari produksi lokal (dalam negeri) atau didatangkan dari negara/daerah lain (impor). Oleh karena itu angka-angka yang disajikan baru sebatas kebutuhan untuk konsumsi manusia atau penduduk. Untuk perencanaan pangan perlu dipertimbangkan faktor koreksi atau jumlah yang digunakan untuk ekspor (dibawa kedaerah lain), pakan ternak, kebutuhan industri (bukan untuk makanan penduduk setempat),  benih atau bibit,  cadangan dan kehilangan. 

Sehubungan dengan otonomi daerah, sedang disusun buku pedoman penyusunan PPH 2020, sehingga masing-masing Pemda dapat menterjemahkan, mengadaptasi dan menggunakan konsep PPH pada perencanaan pembangunan pangan daerah. Penerjemahan dan adaptasi ini perlu melibatkan lintas sektor terkait dan para pakar pangan dan gizi melalui suatu pertemuan atau lokakarya untuk membuat konsensus bersama sesuai kondisi, kemampuan dan permasalahan yang ada di daerah masing-masing. 

3.2.         Pengembangan pola konsumsi  pada Tingkat Rumah Tangga.  

Sesuai dengan tujuan dari upaya pengembangan konsumsi pangan yaitu untuk memperbaiki mutu gizi melalui penganekaragaman menu makanan sehari-hari, dan penyediaan jenis bahan makanan yang beranekaragam serta peningkatan penyediaan protein nabati dan hewani sejauh mungkin memperhatikan pola konsumsi masyarakat setempat. 

Dalam upaya pengembangan konsumsi pangan tersebut, perlu dorongan untuk menyusun pedoman perencanaan menu seimbang, yang dapat dipergunakan untuk bahan penyuluhan pada petugas maupun sebagai pedoman pada tingkat rumah tangga. 

a.           Petunjuk Penyusunan Menu Seimbang  

Petunjuk singkat dibawah ini menyajikan contoh cara menyusun menu berdasarkan kesimbangan pola konsumsi yang disarankan untuk satu keluarga. Misalnya satu keluarga terdiri dari Bapak, Ibu dan dua anak dengan aktivitas sedang, dengan susunan keluarga sebagai berikut :  

                                                Tabel 2 : Angka Kecukupan Energi dan Protein Keluarga  

Anggota Keluarga Umur

(Th)

Kecukupan
Energi (Kal) Protein (gr)
 

Ayah

Ibu

Anak ke-1

Anak ke-2

 

35

32

7

3

 

3000

2250

1900

1250

 

55

48

37

23

    8400 163

  Tabel diatas diperoleh dari kecukupan yang tertera pada tingkat kecukupan energi yang dianjurkan rata-rata perorang per hari berdasarkan tingkatan umur seperti tercantum pada Tabel 3, sehingga diperoleh total kecukupan energi dan protein bagi keluarga sebesar 8400 kalori dan 163 gram protein, 20% (32,6 gram) dari hewani dan sisanya dari nabati.  

Tabel 3.   Angka kecukupan energi dan protein

     dianjurkan rata-rata per orang per hari

Golongan Umur Energi (Kkal) Protein (gram)
 

0 – 6 bl

7 – 12 bl

1 – 3 th

4 – 6 th

7 – 9 th

Pria

10 – 12 th

13 – 15 th

16 – 19 th

20 – 59 th

> 60 th

Wanita

10 – 12 th

13 – 15 th

16 – 19 th

20 – 50 th

> 50 th

Hamil

Menyusui

0 – 6 bl

7 – 12 bl

 

560

800

1250

1750

1900

2000

2400

2500

Ring 2800

Sdg 3000

Brt 3600

2200

1900

2100

2000

Ring 2050

Sdg 2250

Brt 2600

1850

+ 285

+ 700

+ 500

 

12

15

23

32

37

45

64

66

55

55

55

55

54

62

51

48

48

48

48

+ 12

+ 16

+ 12

                                                                                                 Sumber : Widiakarya Nasional Pangan dan Gizi 1993 LIPI

X = A/B   X   100   X  100/C

    Keterangan :

X             =    Komoditas yang akan dikembalikan kedalam bahan mentah (misal beras).

A             =    Jumlah kalori dan protein yang dibutuhkan (misal 4.906 kalori).

B             =    Kandungan kalori atau protein dari komoditas yang akan dihitung.

100          =    Angka yang dipakai didalam penentuan nilai gizi yaitu setiap 100 gram bahan.

100          =    Persentase keutuhan bahan (100%).

C             =    Persentase bagian yang dapat dimakan.  

Contoh perhitungan :  

                                                         i.            Kelompok padi-padian yang dipenuhi dari komoditas = beras, Kandungan gizi/100 gram beras = 360 Kalori dan 6,8 gram protein.

                                                        ii.            Bagian yang dapat dimakan (b.d.d) = 100% sehingga diperoleh :

     4.906   X   100   X   100   =   1.363 gram beras

     360                        100

                                                       iii.            Dari 1363 gram beras mengandung protein :

     1.363  X   100   X   6,8 gram  =  92,68 gr protein

     100     100

Indeks Pembangunan ManusiIni adalah versi stabil, diperiksa pada tanggal 25 Februari 2011. Ada perubahan templat/berkas menunggu peninjauPeta dunia yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (didasarkan pada data 2007 yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2009)

██ di atas 0,950 ██ 0,900–0,949 ██ 0,850–0,899 ██ 0,800–0,849 ██ 0,750–0,799 ██ 0,700–0,749 ██ 0,650–0,699 ██ 0,600–0,649 ██ 0,550–0,599 ██ 0,500–0,549 ██ 0,450–0,499 ██ 0,400–0,449 ██ 0,350–0,399 ██ di bawah 0,350 ██ tak tersedia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

       hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

       Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

       standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.

[sunting] Metodologi

trend IPM antara 1975 dan 2004

██ OECD ██ Eropa dan CIS ██ Amerika Latin dan Karibia ██ Asia Timur ██ Negara Arab ██ Asia Selatan ██ Afrika Sub-Sahara

Pada umumnya untuk mengubah sebuah variabel awal, sebagai contoh x, kepada sebuah index bebas antara 0 dan 1 (yang memperbolehkan indeks yang berbeda untuk ditambahkan sebagai satu kesatuan), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

       x-index =

dimana dan adalah variabel angka maksimum dan minimum x yang dapat diperoleh.

IPM menggambarkan tiga indikator umum berikut:

       Indeks Harapan Hidup =

       Indeks Pendidikan =

       Indeks PDB =

LE: Angka harapan hidup

ALR: Angka melek huruf

CGER: Combined gross enrollment ratio

GDPpc: PDB perkapita berdasarkan dalam USD

UNDP telah menciptakan catatan teknis penghitungan IPM (lihat pranala dibawah).

Indonesia

Angka IPM Indonesia dari tahun ke tahuntahun 1980 = 0,522

  1. tahun 1985 = 0,562
  2. tahun 1990 = 0,624
  3. tahun 1995 = 0,658
  4. tahun 2000 = 0,673
  5. tahun 2003 = 0,709
  6. tahun 2004 = 0,714
  7. tahun 2005 = 0,723
  8. tahun 2006 = 0,729
  9. tahun 2007 = 0,734

catatan : pada 18 December 2008 diluncurkan sistem penghitungan baru tehadap IPM dengan memasukan GDP PPP yang baru. Hal ini berakibat pada berubahnya angka IPM setiap negara dan rangkingnya terhadap dunia. Menurut daftar yang baru, IPM indonesia pada 2007 adalah = 0,734 [4]

Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemisikinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wang.

Dengan lebih terperinci lagi, kemiskinan mempunyai dimensi seperti di bawah:

  • Penggambaran situasi kekurangan bahan keperluan asasi seperti kekurangan makanan, pakaian dan kediaman.
  • Penggambaran keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan.

Menurut kriteria bank dunia, kemisikinan itu ditakrifkan sebagai penghidupan dengan perbelanjaan kurang daripada US$(PPP) 2 sehari. Manakala bagi mereka yang hidup dengan perbelanjaan kurang daripada US$(PPP) 1 sehari, mereka dianggap menghadapi kemisikinan yang berketerlaluan.

Isi kandungan

Kitaran kemiskinan

Fenomena kemisikinan dapat digambarkan dalam bentuk kitaran. Kitaran ini bermula apabila seseorang itu tidak mampu membuat sebarang simpanan untuk digunakan dalam pelaburan ekonomi, seperti pendidikan dan juga pembelian alat-alat pengeluaran. Akibat daripada ketiadaan pelaburan ini, produktiviti orang itu akan menurun, dan pendapatan juga turut menurun. Keadaan ini menyukar lagi orang yang berkenaan untuk membuat simpanan, maka proses ini akan berterusan sehingga ia berlanjutan ke generasi akan datang.

Sebab musabab kemiskinan

Kemisikinan boleh berlaku atas kekurangan individu dan juga atas masalah sosio-ekonomi dalam sesuatu masyarakat. Sehubungan itu, sebab musabab kemisikinan boleh dilihat dari dua dimensi iaitu dimensi individu dan juga dimensi masyarakat.

Kekurangan individu yang tertentu boleh mencetuskan kemiskinan. Kelemahan individu ini biasanya kelemahan yang ketara dan boleh menyebabkan seseorang itu miskin, walaupun dia berada dalam suatu masyarakat yang penuh dengan peluang rezeki. Kelemahan individu ini adalah seperti berikut:

  • Tabiat Berjudi
    Tabiat berjudi adalah satu amalan yang menyebabkan sesorang itu miskin. Ini adalah kerana orang yang berjudi, khususnya mereka yang ketagihan berjudi, akan banyak kehilangan harta dalam aktiviti berjudi, dan mereka seringnya hilang tumpuan dalam pekerjaan kerana leka dalam perjudian.
  • Ketagihan Dadah
    Orang yang ketagihan dadah sukar untuk melaksanakan suatu pekerjaan kerana badan mereka lemah. Mereka juga akan banyak kehilangan harta dalam membeli dadah. Kemisikinan yang dihadapi oleh mereka adalah berpanjangan kerana ketagihan dadah adalah sesuatu yang amat sukar untuk dilepaskan.
  • Sakit Badan
  • Masalah Personaliti
    Pada umumnya, personaliti bermasalah yang menyebabkan kemisikinan ialah sikap malas. Sikap malas itu dicerminkan dalam tingkah laku seperti suka berkhayal, suka beromong kosong, dan juga “elak kerja”. Orang yang malas adalah kekurangan produktiviti dan mereka akan hilang banyak peluang untuk mencari rezeki.

3.Dimensi masyarakat

Dari dimensi ini, kemisikinan merupakan sesuatu yang terhasil daripada masalah sosio-ekonomi yang wujud dalam sesuatu masyarakat dan bukanlah sesuatu yang diakibatkan oleh kelemahan individu itu sendiri. Antara sebab musabab kemisikinan yang berhubung dengan masalah masyarakat adalah seperti berikut:

  • Konflik
    konflik seperti peperangan, rusuhan dan sebagainya akan menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut dan ia juga membinasakan infrastruktur yang penting untuk menjana kekayaan. Semua ini akan menyebabkan kemisikinan berlaku.
  • Ketidakadilan Sosial
    Menurut teori Marxisme, dalam masyarakat yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas, kemisikinan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dalam masyarakat ini, harta cenderung untuk bertumpu kepada golongan yang terkaya, manakala orang yang misikin cenderung menjadi lebih miskin. Ini adalah kerana dalam pasaran bebas, komoditi itu dijualkan kepada mereka yang mampu menawarkan harga yang lebih tinggi. Prinsip ini menyebabkan faktor pengeluargan seperti tanah, cenderung dimiliki oleh golongan terkaya, kerana mereka mempunyai kuasa pembelian yang lebih tinggi. Pemilikikan faktor pengeluaran ini akan menyebabkan orang terkaya ini menjadi lebih kaya, dan mereka akan membeli lebih banyak faktor pengeluaran di pasaran bebas. Proses ini akan berterusan, sehingga golongan terkaya ini memonopoli segala faktor pengeluaran, dan menyebabkan orang lain dalam masyarakat miskin kerana tidak memiliki faktor pengeluaran. Tetapi teori ekonomi marxisme sudah dibukti salah oleh ramai ahli ekonomi.[1][2][3][4] Semua negara yang telah cuba mengikuti cadangan Karl Marx gagal mengurangi kemiskinan. Kini hampir semua ahli ekonomi dan ahli sejarah ekonomi cadangkan ekonomi bebas untuk mengurangi kemiskinan.[5]

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa presentase penduduk yang hidup da bawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur  tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah.

Cara mengatasi kemiskinan

  • Usaha Individu
    Seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya oleh dirinya. Pada lazimnya seseorang itu dapat mengatasi kemisikinan dirinya menerusi pendidikan.
  • Penyedekahan
    Penyedekahan merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat. Tetapi ia tidak dapat mengatasi masalah kemisikinan secara keseluruhan.
  • Pembangunan Ekonomi
    Pembangunan ekonomi bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sesebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi ia harus disertai dengan pengagihan pendapatan yang adil dalam masyarakat. Bank Dunia  cadangkan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan.
  • Pembangunan Masyarakat
  • Pasaran bebas

Sumber :wikipedia.org indonesia

Dr.TULUS  T.H TAMBUNAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: