Leave a comment

Negara dan peru…

Negara dan perusahaan yang paling banyak menganut ifrs

 

NEGARA DAN PERUSAHAAN YANG MENGACU PADA IFRS

 

PENGERTAN IFRS       IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).      IFRS juga merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Jika sebuah negara beralih ke IFRS, artinya negara tersebut sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat perusahaan (bisnis) bisa dimengerti oleh pasar dunia.          Di benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Asia-Oceania, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Korea, Hong Kong, dan Singapura telah atau akan mengadopsi IFRS secara penuh. Afrika Selatan dan Israel telah mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.      Tujuan diterapkannya IFRS merupakan suatu pengupayaan untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Selain itu IFRS juga memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para penggunaPERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGACU IFRS       Di zaman globalisasi saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan bonafit diseluruh dunia yang terus bermunculan. Fenomena ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan di seluruh dunia semakin ketat dan mulai terciptanya pasar bebas.       Dengan terjadi pasar bebas, kesempatan untuk kerjasama ekonomi antar negara juga semakin terbuka dan menjadikan makin banyaknya investor asing yang masuk dan ikut serta melakukan investasi di Negara lain. Negara-negara yang ada di dunia saat ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS). Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.       Indonesia sebagai Negara berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat membutuhkan banyak pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Indonesia mulai mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek (go public) untuk menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam menyusun pelaporan keuangannya mulai tahun 2012.Berikut ini adalah daftar dari beberapa perusahaan di berbagai negara yang mengacu IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya:TIGA (3) NEGARA YANG PALING BANYAK MENGACU IFRS1. KanadaKanada merupakan Negara bekas jajahan Perancis dan Britania Raya yang menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran. Kanada juga merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Selain itu Kanada juga termasuk dalam The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.    Sebagai salah satu Negara G 20, Kanada sudah mengadopsi secara penuh International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2011 dan meninggalkan US GAAP. Adopsi IFRS di Kanada tidak tanggung-tanggung karena semua perusahaan publik di Kanada hanya punya pilihan menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya. IFRS yang berlaku pun langsung bersumber dari IASB. Namun, Kanada termasuk Negara yang cukup “hati-hati” dalam mengadopsi IFRS, terbukti Kanada memberikan waktu transisi yang lebih panjang untuk beberapa industri tertentu yang dirasa butuh persiapan lebih panjang.     Sebagai Negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Inggris, Kanada juga menganut sistem hukum umum seperti di Inggris dimana memiliki karakter berorientasi terhadap ‘penyajian wajar’, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahaan akuntansi keuangan dan pajak.2. Korea SelatanKorea Selatan adalah sebuah Negara di bagian timur benua Asia yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau, nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Selain itu Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.         Sebagai anggota dari G 20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan dan lembaga keuangan yang terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya sejak tahun 2011.          Korea Selatan termasuk Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS mengingat tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun banyak yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya, dimana IFRS yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum yang dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).3. MeksikoMeksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara yang terkenal kaya dengan minyak bumi dan pernah menjadi negara terbesar ke-10 penghasil minyak bumi di dunia. Meksiko juga merupakan pengekspor perak yang terpenting di dunia. Meksiko termasuk Negara yang berpengaruh di dunia dan banyak mengadakan transaksi ekspor impor dengan banyak Negara di dunia. Oleh karena itu demi kelancaran transaksinya, Meksiko mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public dalam menyusun laporan keuangannya.      CNBV merupakan lembaga otoritas jasa keuangan dan perbankan di Meksiko yang menetapkan penggunaan IFRS di Negara ini. Periode pengadopsian dimulai secara sukarela mulai tahun 2008 dan sudah diwajibkan mulai tahun 2012. IFRS yang diadopsi di Meksiko bersumber langsung dari IASB tanpa adanya perubahan-perubahan ataupun tambahan. Selain itu, Meksiko menetapkan agar laporan keuangan perusahaan harus diaudit sesuai dengan standar audit internasional. Sistem hukum yang dianut oleh Meksiko adalah hukum kode.ALASAN DIGUNAKANNYA POLA HUKUM UMUM ATAU HUKUM KODE DI KANADA, KOREA SELATAN DAN MEKSIKOSecara umum sistem hukum di dunia memiliki dua orientasi dasar, yakni hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dari dua sistem inilah tercipta banyak sistem-sistem hukum lain di dunia seperti agama, adat dan lain sebagainya.a. Hukum UmumHukum umum, common law, hukum kasus (case law) atau preseden (precedent) adalah hukum yang dibangun oleh dewan peradilan melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.         Sistem hukum common-law membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania (Inggris Raya). Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory) yang luas mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah berabad-abad oleh para dewan peradilan.      Sistem hukum umum merupakan suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran.      Esensi hukum umum adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada yang undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi walaupun dalam UU Parlemen tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan.     Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup        Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis akan tetapi kebanyakan itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan.        Salah satu negara yang menganut hukum umum adalah Kanada. Hukum umum yang dianut oleh Kanada tidak lepas dari peristiwa sejarah yang melatarbelakangi merdekanya negara ini. Dahulu Kanada merupakan bekas jajahan Prancis dan Britania Raya. Karena pernah dijajah oleh negara pencetus hukum kode (Prancis) dan hukum umum (Britania Raya) Kanada menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran (Commonwealth). Namun demikian mayoritas Kanada lebih condong (mengikuti) Britania Raya karena Prancis pernah dikalahkan dalam perang dengan Britania Raya sehingga system pemerintahan Kanada ada dibawah pimpinan Britania Raya. Itulah sebabnya mengapa saat ini Kanada menganut hukum umum (Britania Raya) bukan hukum kode (Prancis).Kesimpulan : Suatu negara menggunakan hukum umum dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berkaku di negaranya tidak harus dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa sumber hukum utamanya adaalah putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).b. Hukum KodeSistem hukum kode/hokum sipil adalah serangkaian hukum yang lengkap mencakup ketentuan dan prosedur, yang tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum kode ini sangatlah kompleks dan lengkap.       Hukum sipil merupakan hukum yang dikenalkan dan dipelopori oleh sebagian besar negara di benua Eropa. Itulah sebabnya system hukum ini juga sering dikenal dengan nama hukum eropa continental. Hukum kode terlahir Pada tahun 1800 oleh Napoleon I menunjukkan sebuah Komisi yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan tugas mengkopilasi The Napoleonic Code (Kode Napoleon). Kode Napoleon yang berasimilasi sebagai Hukum Privat Prancis, yang merupakan Hukum yang mengatur transaksi-transaksi dan hubungan-hubungan antara Induvidu. Hukum yang dianggap oleh beberapa ahli sebagai bentuk modern pertama untuk Hukum Romawi, saat ini berlaku di banyak negara dengan atau dalam bentuk yang telah disesuaikan.       Meksiko dan Korea Selatan termasuk negara yang menganut sistem hukum kode. Tentu saja penggunaan sistem hukum kode pada kedua negara tersebut tidak lepas dari sejarah masing-masing negara tersebut.          Selanjutnya keberadaan negara Korea Selatan juga tidak luput dari campur tangan negara asing terutama Jepang dan Prancis dimana kedua negara tersebut menganut sistem hukum kode. Prancis adalah negara yang pernah menginvasi Korea Selatan pada tahun 1866, sedangkan Jepang pernah menduduki (menjajah) Korea Selatan pada tahun 1910. Kedua peristiwa tersebut tentu memiliki makna dan pengaruh bagi Korea Selatan terutama terkait dengan sistem hukum sipil yang sekarang dianut oleh Korea Selatan.Kesimpulan : Suatu negara menggunakan hukum kode dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berkaku di negaranya bersifat kompleks dan lengkap. Sistem hukum kode memungkinkan mencakupnya ketentuan dan prosedur secara lengkap, serta aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Bila melihat penjabaran menganai hukum umum dan hukum kode, maka seharusnya negara yang menganut hukum umumlah yang menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi keuanganya. Namun pada kenyataanya, berdasarkan data yang diperoleh justru sebaliknya. Dari tiga negara yang paling banyak mengacu pada IFRS, dua diantaranya adalah negara yang memiliki sistem hukum kode.PERBEDAAN HUKUM UMUM DAN HUKUM KODE           Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sector swasta dan public. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Akuntansi penyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode (sipil). Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, dimana sector swastwa lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian yang wajar, sedangkan sector public lebih berpengaruh di negara hukum kode (sipil) dengan kepatuhan hukum.

 Sumber :http://www.pwc.comhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_umumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Inggrishttp://berita-iptek.com/antara-hukum-indonesia-dan-jepang/http://www.akuntamatika.com/

 

Leave a comment

Ketentuan pelaporan keuangan di 3bursa efek di dunia

KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DI 3 BURSA EFEK DUNIA

 

       Dalam kesempatan kali ini saya mencoba mengupas tentang ketentuan – ketentuan tata cara pelaporan keuangan bagi emiten di beberapa bursa efek di dunia dan apa perbandingannya dengan pelaporan keuangan emiten bi Bursa Efek Indonesia (BEI).

 

1) Ketentuan pelaporan keuangan emiten di Tokyo Stock Exchange (TSE) :

 

    Tokyo Stock Exchange, ‘TSE’) adalah bursa saham yang terletak di Tokyo, Jepang. Didirikan pada 15 Mei 1878, dan perdagangan dimulai di sana pada 1 Juni pada tahun yang sama. Bursa ini ditutup selama Perang Dunia II; setelah pengorganisasian kembali, perdagangan dilanjutkan pada 16 Mei 1949. Pada 18 Januari 2006, akibat dugaan penggelapan uang di perusahaan Internet besar bernama Livedoor, terjadi penjualan saham besar-besaran yang mengakibatkan TSE untuk pertama kalinya ditutup lebih awal karena volume perdagangan pada hari tersebut telah mencapai jumlah yang hampir melampaui kapasitas sistem komputer di TSE sebesar 4,5 juta perdagangan per hari. Pelaporan keuangan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut ini :   

 

    a)      Neraca

 

    b)      Laporan laba/rugi

 

    c)      Laporan usaha

 

    d)      Proposal atas  penentuan penggunaan (aprosiasi) laba ditahan

 

    e)      Skejul pendukung.

 

    Perusahaan yang mencatat sahamnya, juga harus melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas, dan pedoaman yang digunakan adalah FINANCIAL ACCOUNTING STANDART FOUNDATION (FASF).

 

2) Ketentuan pelaporan keuangan emiten di London Stock Exchange (LSE) :

 

    Bursa Saham London adalah sebuah bursa saham yang terletak di London. Didirikan pada 1801, bursa ini merupakan salah satu bursa saham terbesar di dunia,dengan banyak pencatatan saham dari luar negeri dan juga perusahaan Britania Raya. Pada Juli 2004 Bursa Saham London pindah dari Threadneedle Street ke

 

Paternoster Square, dekat dengan Katedral St. Paul, dan masih dalam “Square Mile” (sebutan untuk wilayah City of London). Resmi dibuka oleh Ratu Elizabeth II

 

pada 27 Juli 2004. Ketentuan Pelaporan Keuangan sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah UU perusahaan dan profesi akuntansi. Standar akuntansi disahkan oleh CCAB yang kemudian diubah menjadi ASC, yang mengikat 6 badan akuntansi di Inggris, yang bertugas mengumumkan SSAPs. Pelaporan keuangan negara ini yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan nya meliputi : laporan direktur, lap. laba/ rugi, neraca, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, catatan dan laporan audit. Pengukuran Akuntansi di negara ini, adalah :

 

a) Metode akuisisi dan merger  (pooling of interest) diperbolehkan dalam penggabungan    

 

    usaha.

 

b) Asset dapat dinilai dengan biaya historis, nilai wajar maupun campuran keduanya.

 

c) Leases dikapitalisasi, dan kewajiban lease dibukukan sebagai hutang.

 

d) Persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara harga pokok dengan FIFO atau  

 

    average. Metode LIFO dilarang di Inggris.

 

e) Mulai Januari 2005, semua perusahaan Inggris boleh menggunakan IFRS sebagai

 

    pengganti UK GAAP.

 

3) Ketentuan pelaporan keuangan di National Association of Securities Dealers Automated  

 

    Quotations (NASDAQ).

 

    NASDAQ, aslinya sebuah singkatan untuk National Association of SecuritiesDealers Automated Quotations, adalah sebuah bursa sahamyang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Ketika memulai perdagangan pada 4 Februari 1971,NASDAQ merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Sejak 1999,ia adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di AS dicatat di sini. NASDAQ terdiri dari NASDAQ National Market dan NASDAQ SmallCap Market. Bursa utamanya terletak di Amerika Serikat, dengan cabang di Kanada dan Jepang. NASDAQ jug amempunyai asosiasi dengan bursa saham d iHong Kong dan Eropa. Pada 17 Juli 1995 NASDAQ ditutup pada level di atas 1.000 poin untuk  pertama kalinya. Puncaknya terjadi pada 10 Maret 2000,di mana indeks mencapai 5048,62 poin. NASDAQ ditutup dari 11 hingga 14 September 2001 akibat terjadinya Serangan Teroris 11 September 2001. Bursa NASDAQ dimiliki oleh NASDAQ  OMX Group,yang juga memiliki jaringan bursa efek OMX.

 

Ketentuan Pelaporan Keuangan :

 

      Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Board-FSAB),namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar modal atau Securities Exchange Commission-SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik.

 

      Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal seringkali tidak tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya

 

tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuat Amerika Serikat terlihat tidak normal.

 

     Menurut Standar Internasional, Laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika Serikat meliputi komponen, yaitu :

 

     a)      Laporan manajemen

 

     b)      Laporan auditor independen

 

     c)      Laporan keuangan utama ( laporan laba rugi, lapooran arus kas, laporan laba

 

              komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham )

 

    d)       Diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan

 

     e)      Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap  

 

              lapopran keuangan

 

     f)       Catatan atas laporan keuangan

 

     g)      Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun

 

     h)      Data kuartal terpilih

 

      Laporan keuangan konsolidasi  bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu dengan kepemilikan yang melebihi 50% dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan intern (kwartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.

 

4) Kententuan pelaporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia :

 

    Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dariBursa Efek Jakarta(BEJ) denganBursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskanuntuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagaipasar sahamdengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated TradingSystem (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakansebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan perusahaan dimaksudkan sebagai alat bantu bagi manajemen (intern) untuk mengetahui kondisi keuangan sehinggadapat menentukan kebijakan keuangan secara tepat.Sedangkan bagi pihak luar (pemodal,maupun kreditur) laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk  pengambilan keputusan dalam melakukan investasi.

 

Jenis Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari atas 5 (lima) bagian, yaitu :

 

    a)      Neraca

 

    b)      Laporan Laba Rugi

 

    c)      Laporan Arus Kas

 

    d)     Laporan Perubahan Modal

 

    e)      Catatan atas Laporan Keuangan.

 

    Ketentuan Penyajian laporan keuangan di pasar modal mengacu kepada peraturan    

 

    Bapepam dan peraturan BEI,yaitu :

 

    Peraturan BAPEPAM nomor X.K.2. tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan    

 

    berkala.

 

    Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.7. tentang pedoman penyajian laporan keuangan

 

    Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.11. tentang tanggung jawab direksi atas laporan

 

    keuangan.

 

    Surat edaran BAPEPAM tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan  

 

    Emitan atau Peruasahaan Publik.

 

    Peraturan Pencatatan BEI nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian informasi.

 

    PERBANDINGAN :

 

Dapat dilihat dari bahasan informasi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan  bahwa setiap Negara mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur hal pelaporan keuangan bagi emiten di bursa efek dalam negaranya, tetapi perbedaan aturan itu tetap masih dalam batasan dan acuan yang telah ditetapkan standard international yaitu FASB maupun IFRS.

 

Sumber :

 

http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/files/2009/09/1-akuntansi-standar1.pdf

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Malaysia

 

http://jaqqaaria.blogspot.com/2011/04/tugas4-akuntansi-internasional.html

 

http://www.academia.edu/4464164/AKUNTANSI_INTERNASIONAL

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

 

http://id.wikipedia.org/wiki/NASDAQ

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_London

 

 

 

Leave a comment

Informasi mengenai Iasb dan Ifac

Informasi mengenai IFAC Dan IASB

IFAC dan IASB

 

IFAC (International Federation of Accountants)

 

Ikhtisar Organisasi

 

Misi

 

Misi IFAC adalah untuk melayani kepentingan publik dengan: memberikan kontribusi bagi pengembangan standar kualitas tinggi dan bimbingan; memfasilitasi adopsi dan penerapan standar kualitas tinggi dan bimbingan , memberikan kontribusi bagi pengembangan organisasi akuntansi profesional yang kuat dan perusahaan akuntansi dan tinggi kualitas praktek oleh akuntan profesional, dan mempromosikan nilai akuntan profesional di seluruh dunia, dan berbicara tentang isu-isu kepentingan publik.

 

Visi

 

Visi IFAC adalah bahwa profesi akuntansi global yang diakui sebagai pemimpin dihargai dalam pengembangan organisasi yang kuat dan berkelanjutan, pasar keuangan, dan ekonomi.

 

Strategi & Operasi

 

Rencana Strategis

 

The IFAC 2013-2016 Renstra menguraikan bagaimana IFAC akan memenuhi misi ini dan memberikan nilai kepada berbagai konstituen nya – masyarakat, anggota dan asosiasi, perusahaan, organisasi akuntansi daerah dan akuntan profesional di seluruh dunia.

 

Rencana Operasional

 

Rencananya menguraikan hubungan antara kegiatan dan layanan IFAC pada 2013 dan misi dan strategi diartikulasikan dalam rencana strategis. Ini rincian layanan direncanakan akan disampaikan selama 2013, estimasi biaya pengiriman layanan tersebut, hal-hal organisasi dan staf khusus yang harus ditangani selama 2013, dan anggaran 2013 untuk mendukung operasi.

 

Laporan Tahunan

 

Laporan tahunan IFAC merinci kegiatan yang telah dilakukan selama tahun lalu untuk memenuhi misi ini dan sejauh mana telah memenuhi tujuan strategisnya. IFAC Laporan Tahunan Tahun 2012  menandai langkah pertama IFAC terhadap menghasilkan laporan tahunan yang terintegrasi.  What We Do  dan  Bagaimana Kami Apakah Ini  memberikan gambaran terpadu kegiatan IFAC itu, prestasi, struktur, dan proses, sambil melihat baik ke masa lalu dan ke masa depan untuk menghormati transisi kepemimpinan dari CEO Ian Bola kepada penggantinya Fayez Choudhury. The  PIOB, CAGS, dan Independen Standar-Mengatur Board  menyediakan informasi yang relevan mengenai papan IFAC mendukung. The  Delivery Service dan Laporan Keuangan  memberikan laporan rinci tentang input dan output IFAC itu.

 

Sejarah

 

Pembinaan

 

The International Federation of Accountants didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977, di Munich, Jerman, pada Kongres Dunia ke-11 Akuntan.

 

IFAC didirikan untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia untuk kepentingan umum oleh:

 

·                Mengembangkan standar internasional yang berkualitas tinggi dalam audit dan jaminan, akuntansi sektor publik, etika, dan pendidikan bagi akuntan profesional dan mendukung adopsi mereka dan menggunakan;

 

·                Memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar instansi anggotanya;

 

·                Berkolaborasi dan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, dan

 

·                Melayani sebagai juru bicara internasional untuk profesi akuntansi.

 

Pada pertemuan pertama Majelis IFAC dan Dewan pada bulan Oktober 1977, sebuah program kerja 12-point dikembangkan untuk memandu komite IFAC dan staf melalui lima tahun pertama kegiatan. Banyak elemen dari program kerja ini masih relevan sampai sekarang. Dimulai dengan 63  anggota pendiri  dari 51 negara pada tahun 1977, keanggotaan IFAC telah berkembang menjadi sekarang termasuk 179  anggota dan asosiasi  di 130 negara dan yurisdiksi di seluruh dunia (Pada November 15, 2012).

 

IFAC Board & Komite

 

IFAC telah membentuk sejumlah dewan dan komite untuk mengembangkan standar dan pedoman internasional dan untuk fokus pada sektor-sektor tertentu dari profesi:

 

Dewan / Komite

 

Tanggal Berdiri

 

International Auditing dan Jaminan Standards Board (sebelumnya Komite Audit Praktek Internasional)

 

Oktober 1977

 

International Accounting Standards Board Pendidikan (sebelumnya Komite Pendidikan)

 

Oktober 1977

 

International Etika Dewan Standar untuk Akuntan (sebelumnya Komite Etika)

 

Oktober 1977

 

Akuntan profesional di Komite Usaha (sebelumnya Komite Akuntansi Keuangan dan Manajemen dan awalnya didirikan sebagai Komite Manajemen Akuntansi)

 

Oktober 1977

 

International Public Sector Accounting Standards Board (sebelumnya Komite Sektor Publik)

 

Mei 1987

 

Transnasional Komite Auditor

 

Mei 2000

 

Compliance Advisory Panel

 

November 2003

 

Akuntansi Komite Pengembangan Organisasi Profesional (sebelumnya Mengembangkan Komite Nations)

 

November 2005

 

Komite Praktek Kecil dan Menengah

 

November 2005

 

Keanggotaan

 

IFAC terdiri dari 179 anggota dan asosiasi di 130 negara dan yurisdiksi *, mewakili sekitar 2,5 juta akuntan dalam praktek publik, pendidikan, layanan pemerintah, industri, dan perdagangan. Anggota IFAC adalah organisasi akuntansi profesional yang diakui oleh hukum atau konsensus umum dalam negara mereka sebagai organisasi nasional yang cukup besar. Organisasi Nasional dapat mengajukan permohonan untuk menjadi perusahaan asosiasi IFAC mana organisasi bekerja menuju keanggotaan.

 

Anggota yang diperlukan untuk mendukung misi dan program IFAC Anak; menunjukkan kepatuhan dengan Laporan Kewajiban Keanggotaan , secara finansial dan layak operasional, dan memiliki struktur pemerintahan yang sesuai; membuat kontribusi keuangan, dan memenuhi kriteria lain yang dijelaskan dalam Proses Aplikasi Keanggotaan , yang IFAC Konstitusi , dan IFAC Anggaran Rumah Tangga . Asosiasi status terbuka untuk organisasi akuntansi profesional yang belum memenuhi semua kriteria penerimaan anggota, tetapi menunjukkan komitmen untuk memenuhi kriteria tersebut dan maju untuk keanggotaan.

 

IFAC juga memiliki Afiliasi , organisasi yang tidak memenuhi kriteria penerimaan asosiasi tetapi terlibat dalam pengembangan profesi akuntansi.

 

IFAC juga bekerja dengan Diakui Organisasi Regional dan diakui Akuntansi Pengelompokan, badan independen yang mendukung pengembangan profesi akuntansi internasional, memfasilitasi konvergensi dengan standar internasional, dan menyediakan kepemimpinan dalam mengatasi isu-isu yang mempengaruhi profesi akuntansi di daerah dan / atau konstituen mereka. Organisasi Regional anggota IFAC dukungan dan profesi dalam suatu wilayah geografis, Akuntansi Pengelompokan mempertemukan organisasi akuntansi profesional dengan kesamaan tertentu, seperti bahasa, budaya, kedekatan, perdagangan, dll

 

* Pada November 15, 2013

 

Kebijakan Publik & Peraturan

 

Sebagai organisasi global yang mewakili profesi akuntansi, IFAC diposisikan secara unik untuk penelitian dan mewakili pandangan dari profesi dan para pemangku kepentingan. IFAC berkomitmen untuk menjadi suara profesi global dan untuk mengambil posisi kepemimpinan pada isu-isu kepentingan publik di mana keahlian akuntansi profesi adalah yang paling relevan. Daerah ini meliputi: konvergensi internasional peraturan, adopsi global pelaporan internasional dan profesional standar kualitas tinggi, penetapan standar untuk kepentingan umum, keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi, SMP dan UKM masalah, dan pelaporan dan transparansi sektor publik. posisi kebijakan formal yang dikeluarkan sebagai Kebijakan Posisi Papers . IFAC menyampaikan Surat Komentar dan rekomendasi kepada organisasi global dan regional, seperti The Group of Twenty (G-20), Komisi Eropa, dan IFRS Foundation. IFAC juga mengkoordinasikan pembentukan dan kerja dari Sektor Swasta Taskforce Profesi Diatur dan Industri . Petugas IFAC juga mempromosikan pandangan dan posisi kebijakan profesi melalui pidato dan perwakilan di berbagai forum internasional, pertemuan dan konferensi.

 

Forum Perusahaan

 

Secara resmi didirikan pada tahun 2002, Forum Perusahaan (FOF, Forum) adalah sebuah asosiasi jaringan internasional dari perusahaan-perusahaan akuntansi yang melakukan audit transnasional . Anggota Forum telah berkomitmen untuk mematuhi dan mempromosikan aplikasi yang konsisten dari praktik audit berkualitas tinggi di seluruh dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi FOF .

 

Persyaratan Keanggotaan & Kewajiban

 

·                Keanggotaan di Forum ini terbuka untuk jaringan dan perusahaan dari semua ukuran yang melakukan, atau memiliki kepentingan dalam melakukan, audit transnasional; mempromosikan penerapan yang konsisten dari praktik audit berkualitas tinggi dan standar di seluruh dunia, dukungan konvergensi standar audit nasional dengan  Standar Internasional Perikatan Audit (ISA) , dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban keanggotaan Forum.

 

·                Kewajiban anggota Forum mengharuskan anggota:

 

·                Mempertahankan standar kontrol kualitas sesuai dengan Standar Internasional tentang Quality Control (ISQC 1) diterbitkan oleh IAASB di samping standar kontrol kualitas nasional yang relevan;

 

·                Perilaku, sejauh tidak dilarang oleh peraturan nasional, dikoordinasikan secara global ulasan penjaminan mutu internal teratur;

 

·                Memiliki kebijakan dan metodologi untuk pelaksanaan audit transnasional yang berbasis, sejauh memungkinkan, pada Standar Internasional tentang Audit (ISA) yang dikeluarkan oleh IAASB ;

 

·                Memiliki kebijakan dan metodologi yang sesuai dengan IESBA Kode Etik Akuntan Profesional dan kode etik nasional, dan

 

·                Setuju untuk menyerahkan kepada Sekretaris Forum laporan tahunan, dalam format yang disetujui, menunjukkan bahwa memenuhi kewajiban keanggotaan ditetapkan di atas.

 

Jaringan internasional dari perusahaan berlatih di bawah nama yang sama atau yang anggota perusahaan yang dinyatakan diidentifikasi erat dengan satu sama lain, seperti melalui unsur-unsur umum dalam nama mereka, akan diharapkan untuk bergabung sebagai satu organisasi.

 

Anggota

 

Anggota adalah mereka jaringan atau perusahaan yang telah memuaskan mengajukan laporan tahunan kepada Komite Auditor Transnasional (TAC) yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban keanggotaan Forum selama periode pelaporan. Anggota penuh berhak untuk menggambarkan diri mereka sebagai tersebut sesuai dengan kata-kata yang akan ditentukan oleh Forum.

 

Anggota saat ini:

 

·                Baker Tilly International Limited

 

·                BDO

 

·                Constantin Associates Jaringan

 

·                Crowe Horwath International

 

·                Deloitte Touche Tohmatsu Terbatas

 

·                Ernst & Young Global Limited

 

·                Hibah Thornton International Ltd

 

·                HLB International

 

·                IECnet

 

·                JPA International

 

·                KPMG International Cooperative

 

·                Kreston International

 

·                Kudos Jaringan Internasional

 

·                Mazars

 

·                Moore Stephens International Limited

 

·                Nexia International

 

·                PKF International Limited

 

·                PricewaterhouseCoopers International

 

·                RSM International Limited

 

·                Russell Bedford International

 

·                SMS Latinoamérica

 

·                Talal Abu Ghazaleh & Co International

 

·                TUGAS International

 

·                UHY International Limited

 

Afiliasi

 

Jaringan atau perusahaan yang tertarik untuk menjadi anggota dapat berpartisipasi dalam Forum sebagai afiliasi selama periode sebelum aplikasi formal mereka. Status afiliasi akan berakhir pada awal a) pengembangan menjadi keanggotaan penuh atau b) tiga tahun sejak tanggal penerimaan oleh TAC sebagai afiliasi. Afiliasi harus berjanji untuk tidak mempublikasikan hubungan mereka dengan Forum atau status afiliasi mereka di situs Web mereka, publikasi, dan kop surat.

 

Afiliasi saat ini:

 

·                Auren

 

·                FinExpertiza

 

IASB (International Accounting Standards Board)Tentang IFRS Foundation dan IASB

 

The IFRS Foundation adalah sebuah , tidak-untuk organisasi nirlaba swasta independen yang bekerja untuk kepentingan umum .

 

Tujuan utama dari IFRS Yayasan adalah :

 

·                untuk mengembangkan satu set berkualitas tinggi , dapat dipahami , dilaksanakan dan diterima secara global Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( SAK ) melalui tubuh penetapan standar nya, Dewan Standar Akuntansi Internasional ( IASB ) ;

 

·                untuk mempromosikan penggunaan dan penerapan yang ketat dari standar tersebut ;

 

·                untuk memperhitungkan kebutuhan pelaporan keuangan negara-negara berkembang dan entitas kecil dan menengah ( UKM ) , dan

 

·                untuk mempromosikan dan memfasilitasi penerapan SAK , menjadi standar dan interpretasi yang dikeluarkan oleh IASB , melalui konvergensi standar akuntansi nasional dan SAK .

 

Tata kelola dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan IFRS dan tubuh penetapan standar yang terletak pada Pengawas nya , yang juga bertanggung jawab untuk menjaga independensi IASB dan memastikan pembiayaan organisasi . Pengawas bertanggung jawab secara terbuka kepada Dewan Pemantauan otoritas publik .

 

Penetapan standar

 

The IASB ( International Accounting Standards Board)

 

The IASB adalah badan independen penetapan standar dari IFRS Foundation. Anggotanya ( saat ini 16 anggota penuh – waktu ) bertanggung jawab untuk pengembangan dan publikasi SAK , termasuk IFRS untuk UKM dan untuk menyetujui Interpretasi SAK seperti yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS ( sebelumnya disebut IFRIC ) . Semua pertemuan IASB diadakan di depan umum dan webcast . Dalam menjalankan tugas penetapan standar yang IASB mengikuti proses hukum yang menyeluruh , terbuka dan transparan yang publikasi dokumen konsultasi , seperti makalah diskusi dan draft eksposur , untuk komentar publik merupakan komponen penting . The IASB terlibat erat dengan para pemangku kepentingan di seluruh dunia , termasuk investor , analis , regulator , pemimpin bisnis , akuntansi standar – setter dan profesi akuntansi .

 

IFRS Komite Interpretasi

 

The IFRS Komite Interpretasi adalah badan interpretatif IASB . Komite Interpretasi terdiri dari 14 anggota voting ditunjuk oleh Pengawas dan ditarik dari berbagai negara dan latar belakang profesi . Mandat Komite Interpretasi adalah untuk meninjau pada isu-isu akuntansi yang tepat waktu secara luas bahwa telah muncul dalam konteks SAK saat ini dan untuk memberikan bimbingan otoritatif ( IFRICs ) pada isu-isu tersebut . Rapat Komite Interpretasi terbuka untuk umum dan webcast . Dalam mengembangkan interpretasi , Komite Interpretasi bekerja sama dengan komite nasional yang sama dan mengikuti transparan , menyeluruh dan terbuka proses hukum.

 

Mendukung tujuan IFRS Yayasan

 

Semua kegiatan lain yang dilakukan oleh IFRS Yayasan dalam mendukung tujuan organisasi yang dikelola oleh staf IFRS Foundation .

 

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

 

·                Penciptaan sebuah taksonomi XBRL untuk SAK dan IFRS untuk UKM untuk memfasilitasi penggunaan elektronik , pertukaran dan komparabilitas data keuangan disusun sesuai dengan SAK . Hal ini dilakukan oleh tim XBRL IFRS .

 

·                Produksi berkualitas tinggi , dapat dipahami dan up to date material termasuk bahan pelatihan bebas didownload untuk IFRS untuk UKM , dan organisasi konferensi dan lokakarya tentang SAK . Kegiatan ini dikelompokkan dalam IFRS Yayasan Pendidikan Initiative .

 

·                Perlindungan merek IFRS dan dukungan adopsi melalui isu-isu terjemahan dan hak cipta dan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan organisasi melalui penyediaan layanan publikasi . Kegiatan ini dikelompokkan dalam Content Management .

 

·                Operasi , termasuk pengelolaan dan dukungan bagi organisasi sehari- hari . Juga ada komunikasi , meningkatkan dan memperluas hubungan eksternal , dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik dari pekerjaan organisasi .

 

Tentang pengaturan tata kelola dan akuntabilitas organisasi

 

The IFRS Foundation dan independen penetapan standar tubuhnya, IASB, memberikan akuntabilitas publik melalui transparansi kerja mereka, konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses penetapan standar, dan link akuntabilitas formal kepada publik. Para pemimpin dari negara ekonomi utama, melalui G20, telah menegaskan pentingnya standar-setter independen bertanggung jawab kepada kepentingan umum.Akuntabilitas publik, dipastikan dengan konstitusi dan tata kelola pengaturan organisasi, sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Ini adalah responsiblity Pembina ‘ untuk memastikan bahwa pengaturan tata kelola yang tepat berada di tempat dan diamati oleh seluruh bagian organisasi.

 

Para Pembina ‘efektivitas dalam menjalankan fungsi mereka dinilai setiap tahun oleh Pengawas’Karena Proses Komite Pemantau .

 

Pilar akuntabilitas publik organisasi adalah:

 

·                Dewan PemantauanThe Pengawas telah membentuk link akuntabilitas publik formal untuk Dewan Pemantauan otoritas pasar modal publik.

 

·                Konstitusi UlasanKonstitusi IFRS Yayasan membutuhkan Pengawas untuk melakukan review lima tahunan formal, publik, Konstitusi.

 

·                Proses DueSebuah proses hukum formal untuk IASB, Komite Interpretasi IFRS dan XBRL memastikan jangkauan luas, yang mencakup konsultasi publik wajib. Surat komentar yang diterima dalam menanggapi proposal formal diumumkan di website.

 

·                Pertemuan-pertemuan PublikSemua pertemuan (selain pertemuan mengenai hal-hal administratif) dari tubuh orang IFRS Foundation, termasuk IASB, Komite Interpretasi dan badan penasehat formal, yang diadakan di depan umum dan webcast. Catatan rapat tersedia untuk umum sebagai catatan pengamat.

 

Sumber :

 

http://www.ifac.org/http://www.ifrs.org/

 

Leave a comment

Sofskill psikologi

Leave a comment

Resume Kode Etik Profesi Akuntansi

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}

Kode Etik Profesi Akuntansi

I.                  Kode Perilaku Profesional

Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern yang menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir setiap aspek masyarakat, dari kehidupan keluarga sehari-hari sampai hukum, kedokteran,dan bisnis. Etika (ethic) mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat.

Perilaku etika juga merupakan fondasi profesionalisme modern. Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau member ciri suatu profesi atau orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilakuyang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut.

Garis besar kode etik dan perilaku professional adalah :

a.         Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia.

b.        Hindari menyakiti orang lain.

c.         Bersikap jujur dan dapat dipercaya

d.        Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi Nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.

e.         Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.

f.         Memberikan kredit yang pantas untuk property intelektual.

g.        Menghormati privasi orang lain

h.        Kepercayaan

 

II.              Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA, IAI

a.       Prinsip-prinsip Etika IFAC

 

1.         Integritas

2.         Objektivitas

3.         Kompetensi profesional dan kehati-hatian.

4.         Kerahasiaan.

5.         Perilaku Profesional

 

b.      Prinsip-prinsip Etika AICPA

 

1.         Tanggung Jawab.

2.         Kepentingan Publik.

3.         Integritas

4.         Objektivitas dan Independensi

5.         Kehati-hatian.

6.         Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

 

c.        Prinsip-prinsip Etika IAI

Prinsip Etika di sahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Adapun prinsip-prinsip tersebut   adalah:

1.         Prinsip pertama– Tanggung Jawab Prolesi.

2.         Prinsip Kedua – Kepentingan Publik.

3.         Prinsip Ketiga – Integritas

4.         Prinsip Keempat – Obyektivitas

5.         Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

6.         Prinsip Keenam – Kerahasiaan.

7.         Prinsip Ketujuh– Perilaku Profesional

8.         Prinsip kedelapanStandar Teknis

 

III.           Aturan dan Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Leave a comment

Resume Kode Etik Profesi Akuntansi

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}

Kode Etik Profesi Akuntansi

I.                  Kode Perilaku Profesional

Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern yang menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir setiap aspek masyarakat, dari kehidupan keluarga sehari-hari sampai hukum, kedokteran,dan bisnis. Etika (ethic) mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat.

Perilaku etika juga merupakan fondasi profesionalisme modern. Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau member ciri suatu profesi atau orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilakuyang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut.

Garis besar kode etik dan perilaku professional adalah :

a.         Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia.

b.        Hindari menyakiti orang lain.

c.         Bersikap jujur dan dapat dipercaya

d.        Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi Nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.

e.         Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.

f.         Memberikan kredit yang pantas untuk property intelektual.

g.        Menghormati privasi orang lain

h.        Kepercayaan

 

II.              Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA, IAI

a.       Prinsip-prinsip Etika IFAC

 

1.         Integritas

2.         Objektivitas

3.         Kompetensi profesional dan kehati-hatian.

4.         Kerahasiaan.

5.         Perilaku Profesional

 

b.      Prinsip-prinsip Etika AICPA

 

1.         Tanggung Jawab.

2.         Kepentingan Publik.

3.         Integritas

4.         Objektivitas dan Independensi

5.         Kehati-hatian.

6.         Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

 

c.        Prinsip-prinsip Etika IAI

Prinsip Etika di sahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Adapun prinsip-prinsip tersebut   adalah:

1.         Prinsip pertama– Tanggung Jawab Prolesi.

2.         Prinsip Kedua – Kepentingan Publik.

3.         Prinsip Ketiga – Integritas

4.         Prinsip Keempat – Obyektivitas

5.         Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

6.         Prinsip Keenam – Kerahasiaan.

7.         Prinsip Ketujuh– Perilaku Profesional

8.         Prinsip kedelapanStandar Teknis

 

III.           Aturan dan Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Leave a comment

Kode Etik Profesi Akuntansi

Kode Etik Profesi Akuntansi
I. Kode Perilaku Profesional
Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern yang menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir setiap aspek masyarakat, dari kehidupan keluarga sehari-hari sampai hukum, kedokteran,dan bisnis. Etika (ethic) mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat.
Perilaku etika juga merupakan fondasi profesionalisme modern. Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau member ciri suatu profesi atau orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilakuyang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut.
S. M. Mintz telah mengusulkan bahwa terdapat tiga metode atau teori perilaku etika yang dapat menjadi pedoman analisis isu-isu etika dalam akuntansi. Teori ini antara lain : (1) paham manfaat atau utilitarianisme. (2) pendekatan berbasis hak (rights based approach),dan (3) pendeketan berbasis keadilan (justice based approach).
Teori utilitarian mengakui bahwa pengambilan keputusan mencakup pilihan antara manfaat dan beban dari tindakan-tindakan alternatif, dan menfokuskan pada konsekuensi tindakan pada individu yang terpengaruh. Teori hak mengasumsikan bahwa individu memiliki hak tertentu dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Teori keadilan berhubungan dengan isu seperti ekuitas, kewajaran,dan keadilan. Teori keadilan mencakup dua prinsip dasar. Prinsip pertama menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kebebasan pribadi tingkat maksimum yang masih sesuai dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa tindakan sosial dan ekonomi harus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi setiap orang dan tersedia bagi semuanya.
Garis besar kode etik dan perilaku professional adalah :
a. Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia.
Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.

b. Hindari menyakiti orang lain.
“Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
c. Bersikap jujur dan dapat dipercaya
Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan.Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
d. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi Nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
e. Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.
Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.
f. Memberikan kredit yang pantas untuk property intelektual.
Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
g. Menghormati privasi orang lain
Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.
h. Kepercayaan
Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.

II. Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA,IAI
a. Prinsip-prinsip Etika IFAC

1. Integritas
Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.
2. Objektivitas
Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian.
Seorang akuntan profesionalmempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorangakntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesionaldan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.
4. Kerahasiaan.
Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
5. Perilaku Profesional
Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapatmendiskreditkan profesi.

b. Prinsip-prinsip Etika AICPA

1. Tanggung Jawab.
Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional,anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif.
2. Kepentingan Publik.
Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas
Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harusmelaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan Independensi
Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional.Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam faktadan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya.
5. Kehati-hatian.
Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkankompetensi dan kualita jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampaitingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan.
6. Ruang Iingkup dan Sifat Jasa
Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup an sifat jasa yang diberikan.

c. Prinsip-prinsip Etika IAI
Prinsip Etika di sahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Prinsip pertama- Tanggung Jawab Prolesi.
2. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik.
3. Prinsip Ketiga – Integritas
4. Prinsip Keempat – Obyektivitas
5. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
6. Prinsip Keenam – Kerahasiaan.
7. Prinsip Ketujuh- Perilaku Profesional
8. Prinsip kedelapan-Standar Teknis

III. Aturan dan Interpretasi Etika
Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.